Pada awal Januari 2017, DPP Pertuni dalam rapat perencanaan program tahunan 2017 telah menetapkan penyelenggaraan lokakarya nasional Pertuni dengan tema : “ Optimalisasi Partisipasi Pertuni dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Convention on The Rights of Persons With Disability (CRPD), Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Sustainable Development Goals (SDGs) agenda 2030 “ sebagai salah satu program sekaligus menjadi ajang rapat kerja nasional persatuan tunanetra indonesia.
Penetapan program lokakarya nasional yang sekaligus adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bagi Persatuan Tunanetra Indonesia “PERTUNI” di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil amandemen Munas 8 tahun 2014 yang kepanitiaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP Pertuni Nomor : 48/KEP/KU/I/2017 Tentang Panitia Rakernas Pertuni 2017 tertanggal 30 Januari 2017.
Lokakarya Nasional ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23-26 Oktober 2017, bertempat di Hotel Balairung Jakarta Jalan Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur. Peserta terdiri dari 1 orang Ketua DPD atau yang mewakilinya, 1 orang Ketua Deperda atau yang mewakilinya, 1 orang perwakilan perempuan dan 1 orang mitra bakti untuk utusan masing masing daerah. Sampai saat ini sudah terdaftar 102 peserta utusan 26 propinsi dari seluruh Indonesia.
Dalam lokakarya nasional ini ada beberapa hal yang akan dibahas sesuai tema besar yang diusung di mana seluruh peserta diharapkan dapat mengikutinya sesuai agenda yang sudah ditetapkan oleh panitia. Beberapa materi yang akan disampaikan, di antaranya tentang ketenagakerjaan, perempuan dan anak disabilitas, keorganisasian, profesi massage dan secara umum bagaimana partisipasi Pertuni dalam konteks pembangunan Indonesia.
Dari tema tema yang akan dibahas diharapkan dapat menghadirkan beberapa menteri sesuai dengan tema yang dibahas, sehingga diharapkan ada komunikasi dan solusi atas tantangan yang harus dihadapi bersama antar Pemerintah dan PERTUNI. Pada saat pembukaan Lokakarya Nasional ini, juga diharapkan kehadiran bapak Presiden RI, sehingga dengan kehadiran beliau semakin memperkuat makna partisipasi Pertuni secara lembaga yang menaungi kepentingan sekitar 3,5 juta individu tunanetra di indonesia.
Sebagai hasil dari forum ini, akan dikeluarkan Rencana Tidak Lanjut (RTL) bagi setiap wilayah yang menjadi panduan penetapan program kerja masing-masing DPD Pertuni ke depan. DPP Pertuni juga akan melahirkan policy brief (dokumen usulan kebijakan) yang akan diusulkan dan diajukan ke pemangku kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah.
Selamat datang para peserta Lokakarya Nasional Pertuni 2017, ayo kita wujudkan “disabilitas sebagai subyek pembangunan”. *
Jonna Damanik
Panitia Lokakarya Nasional Pertuni 2017
