Salah satu langkah trobosan yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah “merdeka belajar”. Untuk tingkat perguruan tinggi, merdeka belajar antara lain dimaknai bahwa pada semester tertentu, mahasiswa diberikan kebebasan ingin belajar apa dan di mana; mereka dapat belajar ke program studi lain, atau magang kerja di dunia industri, atau kantor/lembaga pemerintah; Namun, merdeka belajar ini dikecualikan untuk mahasiswa yang mengambil program studi bidang kesehatan.
Program ini memiliki bobot 2 SKS. Selama ini SKS dimaknai hanya belajar tatap muka di kelas, atau di laboratorium di dalam kampus, atau pemberian tugas-tugas akademik berupa menulis makalah. Dengan merdeka belajar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar hal yang lain, bahkan di luar program studi yang sedang diambilnya, termasuk melakukan magang kerja, dengan tetap dalam bimbingan dan pengawasan dosen yang ditunjuk.
Salah satu tujuan penting dalam melakukan program “merdeka belajar” adalah untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam “menyelesaikan masalah atau problem solving”. Ketrampilan menyelesaikan masalah merupakan “soft skill” penting yang harus dimiliki setiap manusia; dan kepada mereka yang berpendidikan tinggi ketrampilan Problem solving ini merupakan salah satu pembeda dengan mereka yang tidak berpendidikan tinggi.
Langkah “merdeka belajar” ini ditempuh untuk mendekatkan “gap” yang selama ini terjadi antara lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja. Selama ini, lulusan perguruan tinggi sering disebut sebagai tenaga kerja siap bina bukan siap guna.
Program “merdeka belajar” ini juga tentu saja berlaku untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, Nampaknya Direktorat Jeneral Pendidikan Tinggi masih belum paham bagaimana program “merdeka belajar” terutama dalam bentuk magang kerja untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Mungkin, hal ini dipengaruhi oleh situasi masih banyaknya persoalan yang muncul saat perikrutan tenaga kerja penyandang disabilitas. Diskusi untuk “brain storming atau curah pendapat” sedang dilakukan; Masih dalam tahap awal, belum ada rumusan yang disepakati.
Bagi Pertuni, adanya program magang kerja sebagai bagian dari “merdeka belajar” bagi mahasiswa penyandang disabilitas ini merupakan angin segar untuk menyiapkan mahasiswa penyandang disabilitas agar lebih mengenal dunia kerja; Di sisi lain, masyarakat pemberi kerja juga dikenalkan bagaimana mempekerjakan karyawan yang menyandang disabilitas. Semakin banyak mahasiswa penyandang disabilitas yang mengambil program magang kerja, semakin banyak tempat kerja baik sektor pemerintah maupun swasta yang diberi tugas untuk menerima mahasiswa penyandang disabilitas menjalani magang kerja, akan semakin baik. Kedua pihak dapat saling belajar.
Selama ini, Pertuni mencatat, dalam proses perikrutan tenaga kerja penyandang disabilitas, para pemberi kerja baik sektor pemerintah maupun swasta masih ragu, bahkan belum paham bagaimana mempekerjakan penyandang tunanetra. Akibatnya, untuk bidang-bidang pekerjaan yang tunanetra dapat melakukan, misalnya peneliti, bidang administrasi, dan sebagainya, lowongan hanya dibuka untuk penyandang tunadaksa saja. Para pemberi kerja itu belum paham bahwa tunanetra juga dapat bekerja dengan menggunakan komputer; Mereka belum tahu ada teknologi aplikasi pembaca layar (screen reader) yang khusus diciptakan, bahkan open source (atau tidak berbayar), untuk membantu agar tunanetra dapat memanfaatkan teknologi komputer.
“Untuk Menteri Pendidikan Nadiem makarim, Direktorat jeneral Pendidikan Tinggi, seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang menerima mahasiswa tunanetra, dan seluruh pemberi kerja baik sektor swasta maupun sektor pemerintah yang akan menerima mahasiswa penyandang disabilitas menempuh magang kerja, Anda sekalian dapat berkonsultasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), yang memiliki kepengurusan di 34 propinsi dan 225 kabupaten/kota.
Jangan ragu dan jangan takut merancang program magang kerja untuk mahasiswa penyandang tunanetra. Itu sangat dapat dilakukan (doable).
